NET9.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfrianti menyebut Kabupaten Subang merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang belum masuk. katagori Kabupaten Layak Anak.
Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat terus melakukan Pemantauan sekaligus Pembinaan terhadap Kabupaten yang belum Layak Anak yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Indramayu dan Kabupaten Pangandaran. Jum'at (27/3/2021).
Kepala DP3AKB Provinsi dr. Siska Gerfrianti, menjelaskan , untuk Kabupaten Subang, sebenarnya penilaian nya sudah baik namun ketika mengapload evident ada yang kurang dalam kelengkapanya. Maka langkah langkah yang di lakukan provinsi melakukan rakor dengan OPD terkait, selain itu melakukan rapin satu bulan sekali dengan semua Kepala Desa di Kabupaten dan Kota.
" Kami mendorong percepatan bersama para OPD , dan bersama sama para mitra, juga para kader PKK dan yang terpenting dengan forum anak Subang yang tujuanya akan mengisi aflikasi dan asisment yang nanti akan bisa kita lihat hasilnya, apakah Subang bisa naik atau tidak, menjadi kabupaten layak anak." Terang dr Siska
Dengan adanya rakor di harapkan nantinya melalui forum OPD Kabupaten, setiap OPD nya bisa bekerja berkordinasi saling mendukung memberikan data data ke Dinas DP3AKB Kabupaten Subang, yang akan dinilai langsung Pusat, sedangkan Provinsi hanya melakukan pemantauan saja.
Selain itu masih menurut dr. Siska supaya menjadi kabupaten yang layak anak harus bisa terpenuhinya hak hak anak dari mulai klauster 1 sampai dengan 5,dalam hal timing asisment nya dan seluruh soal harus bisa terisi di sertai dokumen atau evident nya.K
KepalaDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Subang Hj.Nunung Nuraeni , pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa pada saat ini Kabupaten Subang sedang Mempersiapkan untuk mewujudkan kabupaten layak anak,
"Banyak yang sedang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten layak anak tersebut, salah satunya adalah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Eksekutif, legislatif dan Organisasi Masyarakat untuk mendukung mewujudkan kabupaten layak anak" Pungkas Hj.Nunung.
Laporan : H.Yaman