Net 9, Pamekasan - Markas Besar N.G.O Gelar aksi demo bersama Ribuan massa aksi dari Aliansi Buruh Pabrik Rokok Lokal Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur mereka menolak kenaikan tarif cukai rokok yang direncakan naik pada tahun 2022.pada hari Selasa (31/08/2021).
Dalam.pelaksanaan aksi massa aliansi buruh bersama Mabes N.G.O bergerak dari Monomen Arek Lancor Menuju gedung terhormat wakil rakyat DPRD Pamekasan dengan mengendarai Mobil terbuka ( pikup),dengan bermacam - macam poster yang dibawa oleh massa aksi.
Menurut Ketua Kolap aksi Presiden Mabes N.G.O bahwa kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan terhadap pengusaha rokok. Pasalnya, inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi turun drastis sehingga perusahaan rokok dibawah tekanan, akibat dari kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif cukai rokok yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya..
"Saya selaku Ketua Korlap aksi menduga bahwa pemerintah kabupaten pamekasan terlalu ambisius untuk menyedot dana DBHCHT, untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar Werwer ( panggilan akrabnya) Presiden Mabes N.G.O dalam orasinya
Zaini Wer Wer dalam orasinya juga mengungkapkan perusahaan rokok inilah yang telah memberikan kontribusi besar dalam PAD kabupaten Pamekasan dengan menggunakan jasa buruh rokok dan buruh tani, sehingga pemkab mendapat dana DBHCHT 2021 sebesar Rp. 64.5 M,sementara BLT Buruh Rokok dan Buruh Tani tidak kunjung dicairkan akibat dari kelalaian pemerintah kabupaten Pamekasan
"Ini sudah jelas sudah merugikan masyarakat umum,pada khususnya para buruh rokok dan buruh tani,"ucapnya dengan suara bergelagar lewat sound sistem.
Yulinda perwakilan salah satu buruh menyampaikan, Tidak dicairkannya BLT Buruh itu merupakan kelalaian dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan.
"Kami butuh makan, sehingga kalau BLT tak dicairkan yang merupakan hak kami, mau makan apa saya. Kalau tak kerja saya tak makan."ucap Yulinda perwakilan dari Buruh.
Aksi hari ini Dengan tegas mereka menolak keras
1. Rencana kenaikan tarif cukai rokok
2. Gunakan dana DBHCHT untuk kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan pelaku usaha pabrik rokok lokal.
3. Bupati pamekasan dimohon segera mengevaluasi penggunaan dana DBHCHT Kabag. Perekonomian dan Disperindag.
4. Segera beri subsidi cukai kepada perusahaan rokok lokal guna mengurangi peredaran rokok ilegal agar perusahaan rokok lokal lebih berdaya dan produktif sehingga dari sektor ekonomi lebih sehat dan kuat.
5. Bubarkan tim informan SIROLEG yang tidak berdasar dan legal stendingnya tak jelas serta proses rekrutmen tidak transparan.(tr/rd)
