 |
| Ketua YLBHC, Erwin Rustiana akan melaporkan Bupati Cianjur ke Kemendagri, bila dugaan politisasi ASN dan pejabat negara lainnya dengan menggunakan warna partai pendukungnya |
NETSEMBILAN.COM | CIANJUR - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBH) sikapi dugaan politisasi aparatur negara oleh penguasa dengan mengidentikan semua kegiatan seremonial dengan warna partai pendukung Bupati Cianjur, Herman Suherman, yakni warna merah. Hal ini bisa dikatagorikan pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara.
"Mulai dari gerbang pendopo, gerbang dan pagar dinas hingga kegiatan Musrenbang Kecamatan, para Kepala Desa, semua dengan atribut warna merah," ujar Ketua YLBHC, Erwin Rustiana kepada netsembilan.com, Kamis (04/02/2022).
Menurutnya, polarisasi warna dilingkungan kerja aparatur negara adalah indikator langkah penggiringan aspirasi politik yang wajib dihindari. Sementara Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk netral dari kepentingan politik praktis, demi optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.
"UU ini bukan untuk diakali, bahkan dilanggar. Tapi untuk ditaati, oleh semua perangkat kebijakan," katanya.
 |
| Selain pagar Pendopo dan pagar dinas daerah, pada kegiatan Musrenbang disalah satu kecamatan pun, para Kepala Desa seolah wajib mengenakan pakaian berwarna partai pendukung Bupati. |
Selain itu, lanjut Erwin, polarisasi warna partai pendukung Bupati seharusnya dikembalikan pada warna kedinasan. Bila terus dilakukan maka ditakutkan akan tercipta sikap ASN yang pilih kasih, dan bersikap tidak profesional.
"Akan kita laporkan hal ini ke Kemendagri," ucap Erwin.
Dalam pandangannya, sah - sah saja Bupati punya kepentingan politik dikemudian hari. Namun segalanya tidak harus dengan polarisasi warna partai pendukung untuk kalangan ASN.
"Bangunlah kekuatan politik dengan cerdik, bukan licik. Apalagi kalau hal tersebut sudah diatur dalam peraturan seperti, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tetantang ASN," tandasnya. (Ruslan Ependi)
