Laporan: Zayalangit
SUBANG- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang Ujang Sumarna, mengaku sangat menyesalkan sekali terkait dengan adanya dugaan pemotongan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pihak Kantor Pos Indonesia kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Subang.
“Infonya ada potongan sebesar sebesar 13.000 ribu rupiah setiap penerima manfaat sayapun baru tau dari rekan-rekan jurnalis,”ungkap Ujang kepada Media, Senin (12/12/2022).
“Sudah jelas sekali dari intruksinya Ibu Menteri Sosial jika bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tersebut tidak boleh sepeserpun ada potongan,”timpalnya.
Namun untuk mengklarifikasi kebenaran hal tersebut kata Ujang, pihaknya (Komisi IV) DPRD dalam waktu dekat ini akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran Bansos seperti Dinsos dan Kantor Pos.
“Karena mereka lembaga yang terlibat dalam penyalurannya. Apakah benar ada potongan kepada warga penerima manfaat?,”ujarnya.
“Jika memang pemotongan bansos itu benar terjadi, saya dan komisi IV tidak segan-segan akan melaporkan kepada pihak APH, jangan mempermainkan dana bantuan sosial untuk rakyat,”tandasnya.
