Lampung Utara. Net9.Com, - Dengan adanya pemberitaan di media online hudhudnews.co ada Kesalahan bidang Cipta karya Dinas PUPR Lampura program jambanisasi Spam 2022 pajak 4%.
prihal pajak 4% yang disitu di jelakan adanya kesalahan penginputan dari belanja hibah menjadi belanja modal.
Sehingga Defriwansyah Ketua aliansi jurnalistik online AJO Indonesia konfirmasi terhadap Afrijal selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Utara di ruangan kerjanya dia mengatakan jika ada kesalahan dalam pengimputan seperti apa yang disampaikan Endah itu benar adanya,namun sudah di klarifikasi,dia juga mengatakan bisa saja dirubah kembali menjadi belanja hibah tetapi takut berpengaruh terhadap OPD lain.10/01/2023
"Ya benar kata Endah itu, bahwa itu sudah benar ada kekeliruan dalam penginputan tapi kemarin kami sudah klarifikasi saya Endah juga Suwardi, maka saya lihat pemberitaan itu sudah pas benar itu, bahwa bisa tidak di kenakan pajak berhubung dia sudah masuk ke belanja modal ,kita untuk merubahnya lagi takut berpengaruh kepada OPD-OPD lain , sebenarnya bisa dirubah belanja hibah tapi takut berpengaruh kepada OPD lain.Ujarnya Kabid CK.
Di tempat terpisah saat salah satu masyarakat Lampung Utara Candra Guna SH.yang beliau juga selaku Dewan Etik DPC AJOI Lampung Utara, Memberikan statement nya setelah membaca pemberitaan media perihal ada kekeliruan dalam penginputan belanja hibah masuk belanja modal dia mengatakan,2/01/2023
"yang dilakukan oleh dinas PUPR kabupaten Lampung Utara terhadap seluruh kegiatan sanitasi atau spam tahun 2023 ya untuk masyarakat di kabupaten Lampung Utara ini kita minta supaya kejaksaan tinggi Lampung ya karena kejaksaan tinggi Lampung yang saya dapat informasi sudah memeriksa perkara ini periksa dugaan tindak tidak ada korupsi ini kita minta supaya kejaksaan tinggi Lampung serius dan segera menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini jadi enggak bisa dinas PUPR mengatakan ini salah apa namanya salah memasukkan anggaran harusnya dia hibah bukan belanja modal seperti kata Endah bendahara dinas PUPR nggak bisa seperti itu mereka itu semestinya sudah mengetahui sebetulnya ya dan harus sudah mengetahui memang kenapa karena pekerjaan kegiatan spam atau sanitasi untuk masyarakat di kabupaten Lampung Utara bukan baru tahun ini atau baru tahu tahun 2 tahun ini tapi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun sejak pekerjaan tersebut dipegang oleh perkim kalau saya enggak salah.
kalau saya bilang kan dinas PU PR belaga bodoh Dengan mengatakan bahwa ini salah memasukkan anggaran harusnya hibah bukan belajar modal nggak bisa seperti itu jadi sebenarnya yang ini memang merupakan tindak pidana korupsi gitu loh, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka nah jadi kalau misalnya nanti ketahuan udah cari alibi untuk mengembalikan modal untuk mengembalikan uang korupsi tersebut misalnya kayak gitu kan,
jadi udahlah sekarang ini ini yang jelas kita memberikan penekanan kepada aparat penegak hukum hari ini kejaksaan tinggi Lampung yang menangani perkara ini yang menangani tugas ini kita uji.
jadi penegak hukum di tingkat provinsi yang lebih tinggi dari kejaksaan negeri Kotabumi kita uji keseriusan mereka untuk menegakkan hukum memberantas tindak pidana korupsi yang menjadi penyakit sangat luar biasa di eksekutif pada hari ini gitu loh jadi kita minta bersihkan semua oknum aparat pemerintah yang selalu happy selalu senang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut untuk kepentingan pundi-pundi pribadi mereka ini merusak sekali merusak pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
bagaimana masyarakat bisa bekerja secara baik secara maksimal kalau ya kalau pemerintahnya sendiri sudah mengajarkan ke masyarakat untuk berbuat salah gitu loh nah jadi endingnya kalau menurut saya kita bersama-sama seluruh masyarakat kabupaten Lampung Utara untuk memberikan penekanan kepada kejaksaan tinggi untuk serius segera untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus proyek spam atau pekerjaan spam dan sanitasi di kabupaten Lampung Utara ini.
(Firman. Net9. & Tim.)
