Jakarta--Simposium sekaligus petisi yang dilaksanakan oleh Para Raja, Sultan, Ratu dana Pemangku Adat telah menghasilkan kesepakatan konkrit untuk disampaikan ke Pemerintah RI agar hak-hak kedaulatan mereka kembali.
Dalam hal ini termasuk dari Sultan Bone (Salatin Assyrof Azzahro) memberikan wejangan
"Mewakili kerajaan dan kesultanan Bone bahwa Raja dan Sultan itu berdaulat sebelum bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapan para leluhur kita dulu bahwa para Raja dan Sultan dalam penggunaan tanah ulayat dan adat namun seiring berjalannya waktu digunakan oleh kapitalis dan ini jauh dari harapan para leluhur. Jangan sampai ada yang menumpang di negeri sendiri, menangis kita melihat kondisi ini di mana kita memiliki aset di NKRI namun dikuasai oleh asing. "Jelas Dr. Hc. Syarif Andi Syahriansyah Alwi Assyathir, S.Tr.Kep / La Temmu Page Agung Paroto (Sultan Bone dan Ketua Umum) kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/3/2023)
Untuk diketahui bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di penghujung tahun 2013 (SE Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) mengusulkan definisi baru mengenai tanah ulayat. Tanah adat –yang dipersamakan oleh surat ini dengan tanah ulayat– disebutkan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, kraton maupun kesultanan (Sultan Ground).
Disampaikan bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara harus mendapat posisi strategis dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa.
Menurutnya, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sangat besar apalagi ketika proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Tapi kenapa saat ini arah perjalanan bangsa dan negara ini hanya ditentukan oleh Partai Politik sebagai satu-satunya instrumen. Kenapa para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, yakni entitas civil society yang non-partisan, termasuk Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa?"Tegasnya
Lipsus: Jalal
