Jakarta--Simposium Nasional dan Diskusi Publik hari ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Antarlembaga yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Ir. Luhur Pardjanto, M.M hari ini di Jakarta
Turut hadir sebagai pemateri Poppy Dharsono, Chairulhadi, S.E, Ak, MBA, Ph.D, Drs. Hendra Zon, M M, Prof. Yislam Alwini dan Dharmo L Mertaperwira, SE M.Si selaku moderator dengan penanggap utama Sultan Buton Sulawesi Tenggara Prof. Dr. Riambo
Fahri Lubis menekankan agar Simposium dan Diskusi Publik ini menghasikan kesejahteraan serta peningkatan perekonomian rakyat
"Wira usahahan dituntut untuk membangun usaha secara bersama dengan azas kekeluargaan termasuk dalam bentuk koperasi. "Jelas Fahri Lubis kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/3/2023)
"Sejak diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2022 sistim negara demokrasi seperti berubah menjadi plutokrasi, di mana kekuasaan berorientasi meraih kekayaan. Selanjutnya kekayaan digunakan untuk mencipktakan oligarki berkuasa melalui segelintir orang dengan cara mengubah undang-undang dan peraturan melalui aparatur yang menjadi proxynya. "Lanju Fahri
"Menyatukan kekuatan plutokrasi yang mengubah peraturan melalui oligarki dan memonopoli industri melalui konglomerasi serta dijual dalam pasar yang oligopoli. Akibatnya produksi rakyat ikut berguguran karena tidak mampu bersaing dengan taipan yang memproduksi barang sejenis. Oligopoli ini ternyata juga mematikan sektor rakyat produsen karena pasarnya tertutup. "Tegas Fahri
Lipsus: Jalal
