 |
| Ilustrasi |
Jakarta--Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), meminta negara untuk bertanggung jawab atas tewasnya 10 warga sipil,serta korban luka-luka sebanyak 17 orang dari warga sipil,di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dalam konflik antara pihak keamanan (TNI/POLRI) dan warga sipil pada (23/02/2023).
Kasus penembakan warga sipil di Papua adalah sebuah ironi sebab belum lama ini, Negara melalui presiden jokowi telah mengakui ada pelanggaran ham berat masa lalu yang belum terselesaikan.
Presidium gerakan kemasyarakatan PP PMKRI Billy Claudio menyatakan bahwa kasus penembakan terhadap warga sipil di Jayawijaya merupakan babak baru pelanggaran HAM berat oleh negara terhadap warganya sendiri.
"Kami meminta Mabes POLRI agar segera menuntaskan kasus ini secara transparan dan segera bertanggung jawab serta menyampaikan permohonan maaf kepada warga Papua khususnya Jayawijaya atas kelalaian aparat penegak hukum yang menggunakan peluru tajam dalam menghadapi warga sipil, tegas Billy Claudio kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/2/2023)
"Selain itu kami meminta segera copot Kapolres Jayawijaya karena dinilai gagal dalam menerapkan SOP penanganan konflik sosial", ujar Billy
Sementara itu Lembaga kajian isu strategis Papua PP PMKRI,Nikolaus Momo menyampaikan bahwa mengecam keras tindakan aparat yang sewenang-wenang dalam menghadapi warga sipil
Lipsus: Tim JL
