Jakarta--Hari ini forum jurnalis peduli keadilan (FJPK) bersurat ke Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI untuk memeriksa Lapas kelas 1 Cipinang Jakarta Timur yang melakukan legalisasi dan legitimasi produk mafia dasar eksekusi terhadap dr. Tunggul P. Sihombing, MHA. Hal ini disampaikan oleh Jalaluddin selaku ketua FJPK dalam rilis lengkap di Jakarta, Senin (17/4/2023)
Sebelumnya pada tanggal 10 April 2023 Koalisi hukum berkeadilan telah mengirimkan surat ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
"Hari ini kita resmi layangkan surat berikut lampiran-lampiran penting terkait rekayasa hukum terhadap dokter Tunggul P Sihombing. Tujuan kita adalah bahwa ia harus bebas dari hukuman 26 tahun serta dipulihkan nama baiknya demi hukum berkeadilan. " Jelas Jalaluddin ketua forum jurnalis peduli keadilan kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/4/2023)
Berikut petikan suratnya:
Dari keluarga dr. Tunggul P. Sihombing, MHA terpidana 26 tahun penjara yang mendapat kriminilisasi dan diskriminasi hukum perkara proyek produksi vaksin flu burung dengan anggaran Rp. 2,2 Triliun TA 2008-2011 Di PT Bio Farma & Unair Surabaya.
Produk mafia menjual mahkota kemuliaan dan profesionalisme hakim
Baca Juga :Pangdam V/Brawijaya Apresiasi Masjid Dijadikan Center of Gravity Keumatan
Hakim Ketua: Dr. H. M. Syarifuddin SH, MH
Tujuan I: Mencegah negara M
Melakukan kejahatan Hukum (State Crime)
Untuk Mencegah jangan sampai terjadi negara melakukan kejahatan (State Crime) dampak ulah mafia hukum tang menjual nama, mahkota kemuliaan dan profesionalisme Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kemenkumham RI, untuk itu dimohonkan Lembaga Mahkamah Agung dan Rutan / Lapas UPT Kemenkumham RI dapat menjawab, menjelaskan & memberikan putusan sesuai perintah undang-undang tentang petikan dan salinan putusan:
1. Putusan kasasi perkara tipikor No 53 K/Pid.Sus/2016 dasar untuk eksekusi agar memberikan putusan yang ditandatangani hakim dan panitera pengganti. Hal ini melanggar amanat pasal 200 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Putusan peninjauan kembali Perkara Tipikor Nomor 22 PK/PID.SUS/2018 Yang Sudah Lebih Dari 4 Tahun Belum Diberikan Atau Belum Diterima. Hal Ini Melanggar Amanat Pasal 197 Ayat 1 Butir d UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat (1) Juncto Padal 52 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Petikan Dan Salinan Putusan.
3. Putusan banding perkara TPPU Nomor 53/PID SUS-TPK/2016/PT.DKI, Selain
Tidak Ditanda Tangani Hakim, Panitera Pengganti & Sudah > 7 Tahun Belum Di Eksekusi. Hal Ini Melanggar Amanat Pasal 197 Ayat (2) Juncto Pasal 200 Juncto Pasal 270 & 277 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Juncto Pasal 50 Ayat 2 UU Nnomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Rutan Lapas UPT Kemenkumham RI Melakukan Kesalahan Nyata Karena Menerima Putusan Yang Cacat Hukum.
Hal Ini Melanggar Perintah Pasal 5 Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan dan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Juncto Butir 14 Dan 15 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Menteri Hukum Dan HAM Jaksa Agung RI Kapolri - (MAHKUMJAPOL) Tahun 2010 tentang sinkronisasi Ketatalaksanaan sistim peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Lipsus: Timkhas
