Laporan: Sandi
Cianjur, - LSM Barak Indonesia Kabupaten Cianjur menyoroti berlangsungnya pendistribusian bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang semakin tak jelas keberpihakannya kepada masyarakat.
Hal tersebut dilakukan lantaran sudah bukan rahasia umum lagi terkait carut marutnya pendistribusian bantuan Pemkab Cianjur. Sehingga kerap terdengar dilapangan nada - nada sumbang masyarkat Cianjur khususnya bagi mereka sebagai korban penyintas gempa berkekuatan 5.6 SR 21 Nov 2023 tahun lalu.
Kepada wartawan Ketua LSM Barak Kab Cianjur Irwan Setiadi menyampaikan, pemerintah harusnha bisa lebih berpihak kepada masyarakat, jangan malah ikut mencari keuntungan dibalik pengadaan bantuan - bantuan tersebut.
"Sangatlah miris memang, jika pemerintahannya sendiri malah ikut mencari keuntungan didalamnya. Pemerintah itu seharusnya bisa sesegera mungkin mengembalikan masyarkat ke hidup semula sebelum bencana," kata Irwan kepada wartawan, Minggu 9 April 2023.
Ia melanjutkan, melihat hal-hal seperti ini saja sudah tidak lurus dan tidak kesesuaian. Sehingga kami (LSM Barak) meyakini bahwa dalam penanganan bencana ini banyak carut marut yang sengaja diciptakan untuk mengambil keuntungan pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
*Kedepan kami akan menemui beberapa instansi untuk mengklarifikasi kebenarannya seperti apa, " ujarnya.
Selain daripada itu, LSM Barak Kab Cianjur juga menyoroti pendistribusian telur dengan tujuan supaya lebih terang benderang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Menurut Irwan, pengadaan telur bukanlah pengeluaran uang yang sedikit dan itu sudah jelas jelas uang rakyat.
"Kami akan meminta pemanggilan perusahaan pemenang tender pengadaan telur tersebut. Sehingga bisa diluruskan dan mendorong agar tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat," bebernya.
Masih dikatakan Ketua LSM Barak Kab Cianjur, apabila sampai terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang perihal pendistribusian dan pemenang pengadaan tersebut, pihaknya akan melanjutkan pelaporan ke aparat penegak hukum (APH).
"Intinya kami sebagai kontrol sosial tidak akan menutup mata," tegasnya.
Terakhir Irwan menyampaikan, cerita yang disampaikan masyarakat, diharapkan pemerintah lebih konsisten dan adanya unsur keterbukaan terhadap publik, jangan terkesan ditutup - tutupi hal-hal seperti ini, yang sekiranya melanggar hukum ataupun aturan harus ada penindakan tegas.
"Karena menurut kami ini menyangkut bantuan bencana bukan proyek ajang bisnis di dalam penanganan," tutupnya.
