 |
| Para narasumber menakar kualitas Pilkada Cianjur 2024 dari perilaku politik para penyenggara baik itu KPU, Bawaslu maupun pihak Pemkab Cianjur sendiri |
Ketua Presidium Dekot, Dian Rahadian menyatakan, Diskusi yang dilaksanakan merupakan turut sertanya pihak masyarakat dalam mensosialisasikan moment Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan terlaksana di Kabupaten Cianjur.
"Kita hanya berikhtiar mencari solusi agar Pilkada kedepan melahirkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat Cianjur," ucap Dian. Sabtu (15/06/2024).
Anggota DPRD Provinsi Jabar, Sadar Muslihat mengatakan, mensyaratkan Pilkada berkualitas adalah Luber Jurdil dan laporan keuangan dari pihak penyelenggara tidak ada temuan apapun.
"Saya berharap kawan NGO terus kritisi penggunaan anggaran baik itu saat Pilkada berlangsung maupun setelah selesai. Ini indikator berkualitas tidaknya sebuah ajang suksesi yang demokratis," ungkap Sadar Muslihat.
Ketua KAI, Oden Muharam Junaidi mengingatkan, dana sebesar 105 Milyar untuk ajang pesta demokrasi Pilkada di Cianjur jangan sampai melahirkan pemimpin yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.
"Intinya, semua harus berawal dari penyenggara Pemilu yang berkualitas. Terutama KPU, lalu para calonnya juga harus berkualitas juga," ujar Oden.
Dalam pernyataannya, semua narasumber sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyangkut berkualitas atau tidaknya ajang Pilkada 2024 mendatang. Namun demikian, kekecewaan tersebut sedikit terobati dengan hadirnya seorang pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, Yana Sopyan.
"Kita hanya berharap Bawaslu bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah berbagai pelanggaran dan mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur kedepan agar berkualitas," tukas Nurdin Hidayatullah. (Ruslan Ependi)
