BAHAN PUBLIKASI KINERJA DPKPP 2024

Bogor // Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor

merupakan dinas yang menaungi 3 (tiga) urusan bidang, yaitu urusan bidang perumahan dan

kawasan permukiman, urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan

bidang pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa kegiatan

prioritas yang dilaksanakan DPKPP pada tahun 2024, yaitu:

1) Penyusunan RP3KP Kabupaten Bogor

Pada tahun anggaran 2024, kegiatan RP3KP yang sedang berlangsung adalah

tahap persiapan, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang akan menjadi dasar

penyusunan Profil Daerah Kabupaten Bogor. Data ini sangat penting untuk menghasilkan

rencana pembangunan yang akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta

dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor.

Penyusunan RP3KP Kabupaten merupakan arahan dan acuan untuk mengatur dan

mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan PKP dalam perwujudan

pemanfaatan pola ruang PKP berdasarkan RTRW Kabupaten. RP3KP Kabupaten

meliputi:

a. PKP pada kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten;

b. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten dengan luas di bawah 10

(sepuluh) hektar;

c. Kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada PKP Kabupaten;

d. Kebutuhan penyediaan rumah yang layak huni dan rehabilitasi rumah yang tidak layak

huni bagi korban bencana kabupaten; dan

e. Kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

dampak relokasi program pemerintah Kabupaten.

Melalui RP3KP, diharapkan Kabupaten Bogor dapat melaksanakan penanganan

kawasan kumuh atau Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan

Kawasan Permukiman Kumuh (Sub Sub Kegiatan Bedah Kampung dan P2WKSS),

dengan rincian lokasi sasaran kegiatan sebagai berikut :

No.

Kegiatan

Desa

Kecamatan

Bedah Kampung

Bojong Rangkas

Ciampea

Tlajung Udik

Gunung Putri

Leuwimalang

Cisarua

Parungpanjang

Sukahati

Citeureup

Sasak Panjang

Tajurhalang

Dramaga

Candali

Rancabungur

P2WKSS

Cibunian

Pamijahan

Dalam penanganan kawasan kumuh terdapat 7 indikator, salah satunya Perbaikan

Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu). DPKPP meluncurkan program memberikan bantuan

berupa dana stimulan guna memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni bagi Bantuan Sosial

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan hasil pemutahiran data base RUTILAHU tahun 2023 , terdapat 14.755 unit

rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, telak dialokasikan bantuan

sebanyak 295 Unit untuk calon penerima bantuan yang tersebar di 19 Kecamatan dan 69

Desa dan 2 Kelurahan sasaran melalui mekanisme Bantuan Sosial.

Dengan adanya program penanganan RUTILAHU, diharapkan kualitas perumahan di

Kabupaten Bogor dapat meningkat secara signifikan, terutama bagi masyarakat miskin,

sehingga dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Program ini juga diharapkan menjadi salah

satu strategi kunci dalam pengurangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan yang

berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk

terus mendukung warganya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan layak huni.

Foto Fisik Bangunan 0 %

Foto Fisik Bangunan 50%

Foto Fisik Bangunan 100 %

AMSIAH

Kp. Kandang Panjang 001/006 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang

Dokumentasi Pembangunan RUTILAHU Tahun 2024

2) Penanganan Rumah Korban Bencana Alam

Kondisi geografis Kabupaten Bogor yang tergolong wilayah rawan bencana, seperti

banjir, longsor, dan angin kencang, seringkali menimbulkan dampak kerusakan pada

infrastruktur, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Standar pelayanan minimal

DPKPP adalah penanganan rumah korban bencana. Penanganan ini bertujuan untuk

membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, serta memastikan

mereka dapat kembali hidup dengan kondisi yang layak dan aman. Penanganan rumah

bagi korban bencana ini terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam dan

Pembangunan Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana alam.

a) Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bogor

Rehabilitasi rumah dilakukan dengan mengkategorikan tingkat kerusakan

rumah, baik yang mengalami kerusakan sedang maupun rusak berat. Pada tahun

2024, melalui program Bantuan Sosial (Bansos) Reguler yang terencana, sebanyak

122 rumah korban bencana alam di 17 kecamatan dan 32 desa berhasil diperbaiki.

Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat

bencana alam, sehingga mereka dapat kembali menempati rumah yang lebih aman

dan layak huni.

Selain itu, mekanisme Bantuan Tidak Terencana (BTT) atau Belanja Tidak

Terduga, yang berfungsi untuk penanganan bencana alam yang terjadi secara

mendesak, juga telah memberikan kontribusi besar dalam rehabilitasi rumah. Dari

Januari hingga Desember 2024, sebanyak 1.232 rumah yang rusak berat, serta

rumah yang memerlukan rekonstruksi dan relokasi, telah diperbaiki atau dibangun

kembali di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini mencakup 40 kecamatan,

yang berarti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdampak bencana

mendapatkan perhatian serius.

b) Pembangunan Rumah Khusus Beserta Psu Bagi Korban Bencana Alam Pada

Tahun 2024

Dalam upaya penyelesaian penanganan pasca bencana yang terjadi pada

tahun 2020, 2021, dan 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan

Program Relokasi dalam bentuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk

masyarakat terdampak bencana. Program ini telah dimulai sejak tahun 2021 dan

terus berlanjut hingga saat ini.

Pada tahun 2024, sebagai bagian dari akselerasi penuntasan pembangunan,

sebanyak 100 unit rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) telah

dilaksakan.

Proses pembangunan Hunian Tetap ini tersebar di tujuh desa yang

berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya

dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan

Desa

Jumlah

NANGGUNG

CURUG BITUNG

BANTAR KARET

NANGGUNG

CISARUA

PANGKALJAYA

SUKAJAYA

CILEUKSA

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus melanjutkan

pembangunan Hunian Tetap hingga seluruh masyarakat terdampak bencana

mendapatkan tempat tinggal yang layak.

3) Pembangunan Jembatan Gantung (Rawayan)

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas di kawasan permukiman, terutama di

daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, salah satu langkah strategis yang

diambil adalah penyelenggaraan infrastruktur berupa jembatan gantung rawayan yang

bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga dan mendukung perkembangan sektor

kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui alokasi dana APBD,

bekerjasama dengan TNI-AD, melaksanakan pembangunan 5 unit jembatan gantung

rawayan. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk menghubungkan kawasan

permukiman yang terisolasi, sehingga mempermudah akses masyarakat dalam

mengakses fasilitas umum dan berbagai kegiatan sosial-ekonomi. Dengan adanya

jembatan gantung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta mendorong

pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan pembangunan jembatan gantung rawayan ini akan dilaksanakan

di 4 kecamatan dan 5 desa, yaitu:

- Kecamatan Jasinga (2 unit),

- Kecamatan Tanjungsari (1 unit),

- Kecamatan Leuwisadeng (1 unit),

- Kecamatan Sukajaya (1 unit).

Pembangunan jembatan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar

desa, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan sektor pariwisata, yang akan

mendukung perekonomian lokal. Dengan akses yang lebih baik, warga akan lebih mudah

mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang bagi sektor

ekonomi untuk berkembang lebih pesat.

4 ) Penataan dan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tempat pemakaman umum (TPU) merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan

infrastruktur dasar yang penting . Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk,

kebutuhan akan fasilitas pemakaman yang memadai dan tertata dengan baik semakin

penting. Oleh karena itu, DPKPP terus melakukan penataan dan pembangunan TPU agar

tersedia tempat pemakaman yang layak bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, sejumlah program telah direncanakan untuk memperbaiki

fasilitas dan meningkatkan pelayanan di TPU di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Perbaikan Jalan Akses TPU Gorowong

2. Pemagaran dan Keamanan TPU Tenjo

3. Pemeliharaan TPU dan TMP Pondok Rajeg

4. Pemeliharaan TMB Pondok Rajeg

5. Pemasangan Paving Block di TPU Cibinong

6. Pemasangan PJU Tenaga Surya di TPU

7. Betonisasi Jalan Akses TPU Gunung Putri Cicadas

8. Perbaikan Jalan Akses TPU Jabon Mekar.

Dengan serangkaian kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat

menciptakan TPU yang lebih baik, nyaman, dan aman. Pemerintah daerah berkomitmen

untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang mudah dan layak ke tempat

pemakaman, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman. Program

penataan dan pembangunan TPU ini juga bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas

dasar yang tersedia untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

5) Membangun fasilitasi ruang terbuka publik (RTP) Taman

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terus berupaya

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat dengan

membangun ruang terbuka publik (RTP). Pada tahun 2024, dengan sumber dana dari

APBD, direncanakan pembangunan 8 titik ruang terbuka publik yang tersebar di berbagai

kecamatan di Kabupaten Bogor.

Beberapa lokasi yang akan mendapatkan fasilitas ruang terbuka publik meliputi:

1. Taman Tematik di Kecamatan Cileungsi

2. Taman Lingkungan Kantor Kecamatan Cibungbulang

3. Taman Tematik di Kecamatan Rancabungur

4. Taman Tematik di Kecamatan Ciomas

5. Taman Tegar Beriman

6. Area Sempadan Situ Pemda

7. Lanskap di Desa Bojong Koneng – Babakan Madang

8. Penghijauan di Rest Area Puncak - Cisarua

Selain pembangunan di lokasi-lokasi tersebut, pemerintah juga akan melakukan

pemeliharaan taman lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor untuk memastikan ruang

terbuka tetap terawat, bersih, dan nyaman digunakan oleh masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tujuan untuk

menciptakan lebih banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

bersantai, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana alam. Diharapkan pembangunan

ruang terbuka publik ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga, memperindah wajah

kota, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bogor.

6) Pembangunan Lettersign

Guna mempercantik dan menata landscape wilayah kecamatan di Kabupaten

Bogor agar terlihat lebih rapi, bersih, dan indah, Pemerintah Kabupaten Bogor

melaksanakan pembangunan lettersign di setiap kecamatan. Lettersign berfungsi sebagai

penanda atau penegas nama wilayah, serta memberikan identitas visual yang jelas bagi

setiap kecamatan.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah

Kabupaten Bogor telah memulai pembangunan lettersign secara bertahap, yang dibiayai

dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, pemerintah

merencanakan pembangunan 3 unit lettersign di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten

Bogor, yang mencakup:

[11/12, 16.55] Fahri Net9: 1. Lettersign di Kecamatan Jasinga (1 unit)

2. Lettersign di Kecamatan Rumpin (1 unit)

3. Lettersign di Kecamatan Rancabungur (1 unit)

4. Lettersign di Rest Area Puncak, Bogor (1 unit)

Pembangunan lettersign ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam

memperjelas identitas wilayah, meningkatkan estetika kawasan, serta menjadi sarana

informasi yang lebih efektif untuk masyarakat dan pengunjung di Kabupaten Bogor.

7) Pembangunan Tugu/Sign-Gate Sebagai Simbol Identitas Kawasan Geopark

Sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan kawasan Geopark

Halimun Salak dan Geopark Pongkor, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Bogor,

Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan pembangunan Tugu/Signgate sebagai

simbol identitas kawasan geopark. Tugu ini berfungsi untuk mempertegas dan

memperkenalkan Geopark Halimun Salak serta Geopark Pongkor sebagai destinasi

wisata geologi yang memiliki nilai penting baik secara ilmiah maupun budaya.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, pembangunan tugu dan

signgate ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang bersumber

dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, pemerintah daerah telah berhasil

membangun 2 unit tugu/signgate Geopark Halimun Salak yang terletak di dua kecamatan,

yaitu:

1. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Ciampea

2. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Jasinga

Pembangunan tugu/signgate ini bertujuan untuk memperkuat citra kawasan

Geopark Halimun Salak dan Geopark Pongkor sebagai destinasi wisata alam yang

menarik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian

alam dan geosistem di kawasan tersebut. Dengan adanya tugu/signgate ini, diharapkan

dapat lebih memperkenalkan keunikan dan keindahan Geopark Halimun Salak sebagai

bagian dari warisan dunia yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dokumentasi Pembangunan Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak/Geopark Pongkor Tahun 2024

8) Pembangunan Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign di

Rest Area Puncak Bogor

Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperindah kawasan Rest

Area Puncak di Kecamatan Cisarua, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan Peta Wilayah/Papan

Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign. Pembangunan ini bertujuan untuk

memberikan informasi yang jelas mengenai area sekitar, serta mempermudah pengunjung

dalam menavigasi kawasan wisata Puncak yang ramai.

Peta Wilayah/Papan Informasi 3D ini akan memvisualisasikan secara lebih

interaktif dan detail mengenai kawasan Puncak, termasuk tempat-tempat penting yang

dapat dikunjungi. Sedangkan Signage/Totemsign berfungsi sebagai penunjuk arah dan

informasi tambahan yang mudah dilihat oleh pengunjung.

Pada tahun 2024, peran DPKPP pada kawasan Area Puncak melaksanakan

pembangunan 1 unit Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan 5 unit

Signage/Totemsign di Rest Area Puncak, Bogor. Pembangunan ini bersumber dari APBD

Kabupaten Bogor dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberi

pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak,

terutama dalam hal aksesibilitas dan pemahaman terhadap lokasi-lokasi penting di sekitar

area tersebut.

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Rest Area Puncak semakin menjadi

tempat yang informatif dan nyaman, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk

mengoptimalkan potensi kawasan wisata Puncak Bogor.

9) Sertipikasi Tanah Aset Pemda

Sertipikasi tanah aset pemda merupakan salah satu program yang dimonitor

langsung progresnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center For

Prevention (MCP) KPK dalam area Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Tahun 2024 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor II tentang Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset

Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor. Penandatangan tersebut dilakukan

dihadapan KPK. di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate, Kota Bandung)

pada tanggal 8 Agustus 2024.

Jumlah sertipikat Hak Pakai Pemda yang telah diterbitkan pada tahun 2024

sebanyak 355 bidang yang terdiri dari tanah jalan sebanyak 42 bidang, tanah sekolah

sebanyak 20 bidang, tanah puskesmas sebanyak 4 bidang, tanah UPT pertanian

sebanyak 1 bidang, tanah HPL Huntap sebanyak 7 bidang serta tanah PSU dan CTM

sebanyak 281 bidang.

Pada tahun 2024 juga telah disertipikatkan tanah Hak Guna Bangunan (HGB)

untuk rumah tinggal (Hunian Tetap) dalam rangka relokasi permukima bagi korban

bencana alam yang terletak di Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg sebanyak 50 bidang

dari total 205 bidang tanah. Sedangkan untuk 105 bidang lagi masih dilakukan verifikasi

data karena ada beberapa yang berubah kepemilikan karena meninggal dunia atau

perceraian dan dialihkan ke ahli waris. Sertipikat HGB tersebut berada diatas tanah HPL

Pemda no 978 yang berasal dari tanah negara ex HGU PT. Perkebunan Nusantara VIII.

Sebelum diberikan sertipikat HGB tersebut, terlebih dahulu dibuat perjanjian kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan masing-masing penerima sertipikat HGB

yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait kedudukan,

status tanah dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

Dokumentasi Sertipikasi Tanah Aset Pemda

Demikianlah kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Bogor pada Tahun 2024. Seluruh kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

seluruh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Warga Bogor.[11/12, 16.55] Fahri Net9: BAHAN PUBLIKASI KINERJA DPKPP 2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor