 |
| Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jabar, Asep Suherman mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang akan kembali menempatkan Pondok Pesantren sebagai elemen strategis dalam kamus SIPD APBD 2026, dan Rancangan awal RPJMD 2025 - 2029. |
NETSEMBILAN.COM | CIANJUR - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus perjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan Pondok Pesantren. Hal ini diambil sebagai sikap resmi setelah Pemprov Jabar menghapus bantuan dana hibah Provinsi Jabar untuk alokasi APBD Tahun 2025 ini.
Hasil dari lobi politik yang di perjuangakan pun akhirnya membuahkan hasil maksimal. Pemerintah Provinsi Jabar, melalui Sekretaris Daerah, kembali menempatkan pesantren sebagai elemen strategis dalam Kamus SIPD APBD 2026 dan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029.
"Alhamdulillah, perjuangan kita tidak sia - sia. Dan kami FPKB sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar ini," ujar Ketua FPKB DPRD Provinsi Jabar, Asep Suherman kepada netsembilan.com. Sabtu (26/04/2025)
Mantan aktivis mahasiswa Angkatan 1998 yang akrab disapa Kang Koof ini menjelaskan, partainya akan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, terutama kalangan pesantren. Hal wajar dilakukan karena PKB sendiri lahir dari restu dan dukungan penuh para ulama pengasuh pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.
"Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan pilar utama dalam sejarah lahirnya bangsa ini." Jelas Kang Koof.
Dirinya percaya, menguatkan pondok pesantren berarti memperkokoh peradaban bangsa. Pesantren adalah benteng keilmuan, moralitas, dan kemandirian umat karena sistem pengajaran baku yang sudah dilakukan berabad lamanya mampu melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.
"Satu - satunya lembaga pendidikan yang mampu mempertahankan sistem belajar mengajar dari dulu hingga sekarang, yaitu pondok pesantren. Dan terbukti mampu menjadi pilar utama berdirinya bangsa dan negara Indonesia ini," tegas dia.
Selanjutnya, tambah Kang Koof, Fraksi PKB DPRD Provinsi Jabar juga siap mengawasi konsistensi perhatian negara terhadap eksistensi pondok pesantren, lalu mengawal implementasi kebijakan negara soal pesantren di lapangan, dan siap berkolaborasi dengan pihak manapun, terutama pemerintah membangun masa depan pesantren di Jawa Barat.
"Mari kita rawat akar sejarah, kita siapkan masa depan peradaban yang lebih beradab dimasa depan untuk generasi penerus bangsa ini," tutupnya. (Ruslan Ependi)
